Pemerintah Menyiapkan DIM RUU Migas untuk Diserahkan ke DPR Akhir Oktober 2026

Pemerintah akan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas ke DPR akhir Oktober 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan koordinasi sudah dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. DIM selesai disusun pada 22 Oktober 2026 untuk diserahkan ke Presiden dan kemudian ke DPR. RUU Migas merupakan inisiatif DPR dan akan dibahas oleh Komisi XII serta Badan Legislatif. Pemerintah berencana mencapai target produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar kaki kubik pada 2030 dengan kolaborasi Pertamina dan perusahaan asing seperti ExxonMobil serta Chevron. Perusahaan-experusahaan tersebut masing-masing memproduksi 4,8 juta dan 3,5 juta barel minyak per hari. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan RUU Migas baru saja masuk dalam pembahasan tingkat paripurna dan akan segera dibahas di komisi terkait.

Pemerintah tengah menyiapkan DIM RUU Migas atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Wamen ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pembahasan lintas kementerian telah dimulai dengan target disampaikan ke Prabowo pada 22 Oktober 2026. DIM menjadi tugas eksekutif sekaligus langkah awal sebelum dibahas bersama DPR, kemungkinan melalui panitia kerja (panja) atau Baleg DPR. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk untuk memimpin tim lintas kementerian yang baru dibentuk. Proses ini merupakan implementasi surat presiden yang ditandatangani Prabowo pada 14 September 2026. Pemerintah berharap seluruh pembahasan RUU Migas selesai tahun ini, termasuk penyusunan DIM dan diskusi dengan anggota parlemen. Hingga saat ini, isi detail DIM masih dalam proses penyusunan oleh tim yang baru dibentuk.