Pemerintah Perkuat Penanganan Kekeringan, Tangani 141.440 Hektare Sawah

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah antisipasi kekeringan di berbagai wilayah Indonesia untuk menjaga ketersediaan air pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat. Hingga 24 September 2026, pemerintah telah menangani 3.288 lokasi, yang terdiri dari 358 lokasi persawahan, 2.553 lokasi permukiman, dan 377 lokasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini berhasil melindungi 141.440 hektare lahan sawah dari risiko gagal tanam dan gagal panen melalui pemompaan air sungai, normalisasi irigasi, serta pengaturan distribusi air. Selain itu, pemerintah telah mendistribusikan 48,9 juta liter air bersih yang menjangkau sekitar 1,75 juta jiwa penduduk.

Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 124 hektare sawah terancam gagal panen akibat kekeringan dan rob. Menteri PU Dody Hanggodo menyalurkan pompa air dan melakukan pengeboran sumur baru menggunakan dana darurat untuk memastikan ketersediaan air bagi petani. Pemerintah juga mengoperasikan Bendung Karet Wonokerto untuk mengatur aliran air. Untuk solusi permanen, pembangunan Bendungan Jragung yang mencapai progres 97% ditargetkan rampai akhir 2026, dengan kapasitas 90 juta meter kubik yang diproyeksikan mampu mengairi 4.000 hingga 4.500 hektare lahan mulai tahun 2027.

Menteri PU juga berencana mencopot sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) setelah temuan kekeringan di persawahan di Karawang, Bekasi, dan Cirebon. Inspeksi lapangan mengungkapkan ketidaksesuaian data dengan kondisi riil, meskipun laporan awal mengklaim pasokan air cukup. Untuk mengatasi kekeringan, langkah yang diusulkan meliputi pembangunan saluran tersier kecil bersama petani dan pemompaan air dari sumber primer ke sekunder. Sejak Juli 2026 hingga September, penanganan kekeringan dilakukan di 3.288 lokasi, termasuk 358 di area persawahan, dengan hasil menyelamatkan 141.440 hektare sawah dan menyalurkan 48,9 juta liter air bersih untuk 1,75 juta jiwa.