Pemerintah Siapkan Anggaran Kebencanaan untuk El Nino 2026, BMKG Catat HTH Ekstrem di 17 Provinsi

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan APBN 2026 sudah menyisihkan anggaran khusus Rp1,1 triliun untuk penanggulangan dampak El Nino, dengan fleksibilitas untuk respons cepat terhadap bencana dan kekeringan. Anggaran ini mencakup dana on call Rp256 miliar, Dana Siap Pakai (DSP) Rp5 triliun, dan dana pooling insurance sebesar Rp14 triliun, serta Rp10 triliun untuk rehabilitasi di Sumatera. BMKG mencatat El Nino 2026 dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2,76 pada September 2026, berkontribusi pada peningkatan suhu laut dan perubahan pola hujan.

Berdasarkan data BMKG hingga 10 September 2026, 1.637 titik di 17 provinsi mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrem lebih dari 60 hari berturut-turut. Wilayah paling lama adalah DIY Yogyakarta dengan 131 hari, diikuti Jawa Tengah (130 hari) dan Jawa Timur (129 hari). Namun, terdapat perbedaan dalam pelaporan jumlah Zona Musim (ZOM) yang dipantau: CNN Indonesia melaporkan 1.637 titik, sementara CNBC Indonesia menyebut 700 ZOM. Dari 700 ZOM yang dipantau, 564 ZOM (80,7%) masih berada dalam kondisi musim kemarau, hanya 22 ZOM (3,1%) yang sudah memasuki musim hujan.

Wilayah dengan HTH tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur (118 hari), Nusa Tenggara Barat (115 hari), Bali (113 hari), serta Lampung, sebagian besar Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Selatan. Pemerintah juga menyiapkan stok beras nasional 26 juta ton cukup untuk kebutuhan 10 bulan, dengan 9 wilayah di NTB berada dalam status siaga darurat air bersih.