Pemerintah Terapkan Kebijakan Zero ODOL untuk Mengurangi Kerusakan Jalan dan Anggaran Perbaikan Rp 40 Triliun per Tahun

Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah perlu mengalokasikan lebih dari Rp40 triliun per tahun untuk memperbaiki jalan rusak akibat truk over dimension over load (ODOL). Kebijakan Zero ODOL ditujukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan mengurangi kerusakan jalan secara signifikan. Pemerintah juga sedang melakukan transformasi sektor transportasi darat dengan memindahkan sebagian moda transportasi dari jalan raya ke kereta, serta memasang teknologi Weigh In Motion (WIM) di jalan dan kawasan industri untuk memastikan kendaraan mematuhi standar muatan.

Implementasi kebijakan Zero ODOL mengalami proses yang rumit karena melibatan banyak pihak, seperti yang diketahui oleh AHY. Setiap tahunnya, Kementerian Pekerjaan Umur mengalokasikan lebih dari Rp 40 triliun untuk memperbaiki kerusakan jalan akibat truk bermuatan berlebih. Penegakan hukum tegas dilakukan melalui kolaborasi dengan Korlantas Polri serta penggunaan teknologi Weight In Motion (WIM) untuk memastikan muatan truk sesuai standar. Pengalihan moda transportasi barang ke kereta api disebut solusi efektif mengurangi beban pada jalan raya.

AHY menyatakan komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2027. Masalah ODOL telah menjadi perhatian utama karena banyak pihak memiliki kepentingan dalam penggunaan truk muatan berlebih. Setiap tahun, Kementerian Pekerjaan Umum harus mengalokasikan lebih dari Rp 40 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk ODOL. Dampaknya bukan hanya pada keselamatan jalan, tetapi juga pada ketahanan infrastruktur jalan di Indonesia.