Penyaluran KUR di Kalbar dan Dukungan Pemerintah untuk UMKM

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Barat hingga Semester I 2026 mencapai Rp2,60 triliun, setara dengan 57,91 persen dari target tahunan sebesar Rp4,49 triliun, dengan diterima oleh 32.855 debitur. Selain itu, KUR Klaster Perumahan dan Pertanian (KUR KPP) mencapai Rp358,37 miliar kepada 621 debitur hingga Juni 2026. Menurut ANTARA News, Kabupaten Sambas menjadi wilayah dengan penyaluran KUR terbesar, yaitu Rp298,65 miliar atau 11,47 persen dari total, sementara Kabupaten Kayong Utara menempati posisi terendah dengan Rp54 miliar atau 2,07 persen. Untuk KUR KPP, Kota Pontianak mendominasi dengan Rp95,92 miliar atau 30,60 persen kepada 126 debitur, sementara Kayong Utara kembali di posisi terendah dengan Rp1,98 miliar atau 0,55 persen kepada tujuh debitur.

Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalimantan Barat, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan kanwil untuk memperluas akses pembiayaan. Pihaknya mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif mengusulkan dan menginputkan data calon debitur potensial melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) agar perbankan dapat memperluas jangkauan penyaluran KUR ke pelaku UMKM yang memenuhi syarat.

Di sisi lain, Media Indonesia melaporkan bahwa Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (AMY) menekankan peran penting pengusaha UMKM dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat selama UMKM Summit 2026 di Jakarta. AMY menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi UMKM tidak hanya mewujudkan kemandirian ekonomi pribadi, tetapi juga menjadi kegiatan sosial yang mensejahterikan masyarakat sekitar. OJK dilaporkan mempermudah akses pembiayaan UMKM melalui skema kredit dan penjaminan khusus, sementara program penghapusan utang menargetkan 67.000 usaha. SE2026 disebutkan sebagai upaya pendataan keseluruhan kegiatan usaha di Indonesia.