Menteri Haji Temui Prabowo Basiskan Diskusi BPIH 2027 dan Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak menemui Presiden Prabowo Subianto pada Senin (28/9) untuk membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Kenaikan biaya dipicu oleh lonjapan harga avtur serta situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kondisi ekonomi. Kementerian Haji saat ini berdiskusi dengan DPR untuk menentukan besaran angka BPIH 2027 agar tidak terlalu memberatkan jemaah. Pertemuan tersebut juga membahas arahan Presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji guna merekonstruksi tata kelola keuangan haji di Indonesia. Berbeda dari laporan SINDOnews yang menyeaskan pertemuan pada 28/9/2026, kumparan tidak menyebutkan tahun. Sementara itu, laporan kumparan lainnya menyatakan Presiden mengarahkan formulasi komposisi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat dana haji berada di kisaran 52:48 untuk meminimalkan beban finansial jemaah.