Jakarta · Selasa, 22 September 2026Cari
WargaKonoha

Gubernur Pramono dan Wali Kota New York Bahas Strategi Atasi Kemacetan hingga Penerbitan Jakarta Bond

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani secara bilateral di Civic Hall, New York, pada 20 September 2026. Pertemuan tersebut tertuju pada strategi menghadapi tantangan perkotaan, termasuk pengembangan Transjabodetabek untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangganya. Pramono menyampaikan bahwa lebih dari empat juta orang masuk dan keluar Jakarta setiap hari, terutama pada jam sibuk, dan menekankan pentingnya transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tertentu seperti lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima KJP, dan mahasiswa penerima KJMU. Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana penerbitan Jakarta Bond sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur, dengan dukungan penuh dari Mamdani dan penawaran pertukaran pengetahuan tim keuangan New York.

Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin juga membahas isu terkait banjir dan polusi udara. Pramono menjelaskan langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, antara lain pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pengurangan penggunaan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah (land subsidence), dan pengembangan Giant Sea Wall. Kedua kota, yang keduanya merupakan kota pesisir rawan banjir, juga saling berbagi pengalaman dalam mitigasi ancaman cuaca ekstrem dan pertahanan laut.

Beberapa laporan menyampaikan angka yang berbeda terkait skema transportasi gratis. Detik.com dan JPNN menyebutkan 15 golongan masyarakat penerima transportasi gratis, sementara Liputan6 menyebutkan "empat juta anak kosan harian" yang masuk ke Jakarta, berbeda dengan penyebutan "empat juta komuter harian" pada CNN Indonesia. Selain itu, Warta Ekonomi dan CNN Indonesia menambahkan bahwa Jakarta berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp3,5 triliun untuk mengatasi tekanan fiskal akibat pemotongan Dana Bagi Hasil sebesar Rp15 triliun oleh pemerintah pusat, sementara laporan lain tidak menyebutkan nilai spesifik dari obligasi tersebut.

Menurut tiap media