Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Jabat Ganda

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus mempertahankan jabatan Menteri ESDM. Keputusan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 dan merupakan respons terhadap tuntutan global akan transisi menuju energi bersih, sekaligus menindaklanjuti komitmen Indonesia dalam Paris Agreement. Menurut Bahlil, kondisi geopolitik yang tidak menentu dan dinamika ekonomi dunia menuntut kebijilan energi yang bersih dan berkelanjutan. Pembentukan kementerian ini bertujuan agar program prioritas hilirisasi dan transisi energi dapat dilaksanakan secara komprehensif, terukur, dan terintegrasi sesuai target yang ditetapkan presiden. Bahlil menekankan bahwa upaya ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berkomitmen untuk menjalankan tugas ganda ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

Bahlil belum dapat membeberkan struktur organisasi kementerian di bawah koordinasinya karena mas masih dalam proses pengecekan Peraturan Presiden terkait. Menurutnya, struktur dan lingkup kementerian teknis yang akan dinaungi Kemenko baru ini akan ditentukan dalam Perpres yang akan datang. Bahlil akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo untuk memetakan proyek strategis yang perlu diprioritaskan. Menurut sumber dari Kementerian PAN RB, pengalihan koordinasi sebagian kementerian teknis dari Airlangga Hartarto ke Bahlil mas masih dalam proses pembahasan.

Dalam pernyataannya, Bahlil menekankan bahwa program hilirisasi dan transisi energi menjadi prioritas penting bagi pemerintahan. Ia menyatakan bahwa upaya transisi energi tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan secara komprehensif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa target jangka pendek untuk transisi energi belum ditetapkan secara rinci, dan akan disusul dalam peraturan presiden yang akan datang.