Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet Ke-7 dengan 18 Pejabat, PDIP: Perlu Pertimbangan Publik

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih ketujuh pada 1 Oktober 2026 berdasarkan Keppres Nomor 104/P Tahun 2026. Perombakan ini melibatkan 18 pejabat menteri dan wakil menteri di berbagai sektor, termasuk koordinator, luar negeri, keuangan, energi, pertanian, kelautan, dan reforma agraria. Perubahan signifikan terjadi pada posisi Kapolri yang kini dijabat Suyudi Ario Seto, sementara Listyo Sigit Prabowo beralih menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Bahlil Lahadalia menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono menjadi Menko PMK, Arrmanatha Nasir menjadi Menteri Luar Negeri, Dudung Abdurrahman menjadi Menko Politik dan Keamanan, dan Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian.

CNN Indonesia melaporkan reshuffle dilakukan pada Kamis (1/10) dengan Keppres Nomor 104 B Tahun 2026, sementara Warta Ekonomi menyebut tanggal 1 Oktober 2026 dengan Keppres Nomor 104/P Tahun 2026. Kedua sumber menyebut 18 pejabat yang diganti namun tidak menyebutkan nama lengkap semua pejabat. Detik.com menyatakan reshuffle ke-7 dilakukan sejak Oktober 2024, yang berbeda dengan penyebutan tanggal 2026 di sumber lain.

PDIP menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden namun menekankan pentingnya pertimbangan publik. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut reshuffle dapat menghambat pencapaian visi pemerintah akibat kebutuhan adaptasi dan rekonsolidasi. Politisi PDIP Ansy Lema menilai reshuffle bukan sekadar rotasi biasa, melainkan pesan strategis terkait evaluasi kinerja pembantu presiden.