Prabowo Reshuffle Kabinet, Lantik Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10) dengan melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman yang dialihkan menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/P/2026. Ini merupakan reshuffle ketujuh kalinya dilakukan Prabowo, dengan satu-satunya perubahan signifikan sebelumnya adalah penggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara pada September 2026.

Listyo Sigit Prabowo, lahir 5 Mei 1969 di Ambon, memulai karir di kepolisian setelah lulus Akademi Kepolisian tahun 1991. Karirnya meliputi penempatan di Polsek Duren Sawit, Polsek Tambora, Kapolres Surakarta, hingga posisi strategis di Bareskrim Polri. Ia pernah menjadi ajudan presiden Jokowi dan kemudian dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 setelah lima tahun delapan bulan di posisi KSP. Sebagai Kapolri, Listyo menangani beberapa kasus ternama termasuk kasus Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan di Malang, dan insiden Demo Agustus 2025. Penggantiannya sebagai Kapolri dilakukan oleh Komjen Pol Suyudi Ario Seto yang disetujui DPR dalam Rapat Paripurna.

Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai penunjukan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai indikator penting dalam pembacaan arah reshuffle pemerintahan. Meski sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolri dan sering diasosiasikan dekat dengan Presiden Joko Widodo, penempatan Listyo ke KSP tidak serta-merta berarti penggantian atau pembersihan terhadap aparatur yang dekat dengan Jokowi. Menurut Efriza, perubah dari Kapolri ke KSP justru menunjukkan bahwa Listyo tetap dipertahankan dalam posisi strategis yang erat kaitnya dengan kebijakan dan keputusan Presiden. Ini mengindikasikan bahwa Prabowo tidak hanya memandang dari sisi kedekatan politik seseorang, tetapi juga dari kebutuhan dan efisiensi pemerintahan.