Menkeu Purbaya Pastikan Tidak Ada Tax Amnesty, Fokus pada Perbaikan Tax Collection

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan ada tax amnesty selama menjabat, baik dalam pernyataan resmi maupun acara publik seperti Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski Jakarta. Purbaya menjelaskan alasannya adalah risiko hukum bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akibat data yang belum jelas setelah program pengampunan berakhir. Beberapa pegawai pajak bahkan pernah ditahan karena kasus ini. Sebagai gantinya, ia memilih fokus memperbaiki sistem pengumpulan pajak secara normal atau tax collection agar risiko bagi petugas lebih minimal.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Purbaya bercanda khawatir pernyataannya tentang tax amnesty bisa menyebabkan dirinya 'dipecat' dari jabatannya. Namun, tidak semua sumber menyebutkan hal ini secara eksplisit. ANTARA News dan CNBC Indonesia tidak menyebutkan komentar bercanda tersebut, sementara Detik.com, Warta Ekonomi, dan Liputan6.com menyebutkannya.

JawaPos menambahkan bahwa pemerintah sedang melakukan perombakan pejabat pajak dari eselon II hingga IV yang dinilai kurang baik, sementara pegawai yang baik dipindahkan ke kantor pusat atau kantor pajak dengan potensi pengumpulan besar. Sementara itu, CNBC Indonesia melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga Juli 2026 tumbuh hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya tanpa adanya kenaikan tarif atau pajak baru. Liputan6.com menyatakan bahwa Purbaya tidak akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty Jilid II atau PPS.