UMJ Luncurkan I-CHIP untuk Kebijakan Kesehatan Berbasis Riset

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar peluncuran Indonesian Center for Health Evidence-Informed Policy (I-CHIP) pada 15 September 2026. Pusat studi ini bertujuan memperkuat perumusan kebijakan kesehatan berbasis riset ilmiah dan mendukung kedaulatan kesehatan nasional melalui kolaborasi lintas disiplin antara pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi dini penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol, sekaligus menyatakan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau sekitar 280 juta orang. Pemerintah berupaya meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia hingga 72-74 tahun melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental dalam membangun generasi yang kuat. Ia berharap I-CHIP UMJ berkontribusi dalam menciptakan budaya hidup sehat yang didukung oleh lingkungan fisik, sosial, dan keluarga yang sehat. Sinergi dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Program CKG, diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat. Abdul Mu'ti juga menekankan peran I-CHIP dalam menangani isu kesehatan mental dan kesejahteraan generasi muda di lingkungan pendidikan sebagai bagian dari ekosistem pertumbuhan anak.

Rektor UMJ, Ma'mun Murod Al-Barbasy, menyampaikan bahwa keberlangsungan pusat studi membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan silaturahmi dengan berbagai pihak. I-CHIP UMJ diarahkan menjadi ruang kolaborasi bagi pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Direktur I-CHIP UMJ, Muh. Arief Rosyid, mengidentifikasi tiga persoalan utama: kesenjangan antara kebijakan dan riset, penggunaan anggaran yang belum tepat sasaran, dan peran perguruan tinggi yang masih dianggap seperti menara gading. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan dukungan atas pelaksanaan transdisiplin untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti.