Presiden Marah Besar, Blak-Blakan Tunjuk Rezim Otoriter

Pemerintah Amerika Serikat melayangkan protes keras dan peringatan serius terhadap rencana pemerintah Inggris yang akan mewajibkan platform digital seperti YouTube memberikan keutamaan lebih besar kepada lembaga penyiaran arus utama (mainstream). Kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan preseden berbahaya yang dapat digunakan oleh rezim otoriter untuk justifikasi kontrol yang lebih ketat terhadap konten online. Washington khawatir langkah ini akan menjadi bentuk sensor ekstrateritorial terhadap kebebasan berbicara warga AS di dunia digital.

Washington menegaskan bahwa kerangka kerja yang memberdayakan pemerintah untuk mengatur sumber mana yang mendapat visibilitas preferensial berisiko menjadi mekanisme sensor terselubung. Pemerintah AS mendesak Inggris untuk memperjelas perlindungan yang akan diterapkan guna memastikan bahwa bias dan preferensi pemerintah maupun pihak ketiga tidak merugikan jurnalisme independen atau sudut pandang minoritas. AS menilai penekanan terhadap media yang tidak disukai pemerintah tidak berbeda dengan penghapusan konten secara langsung.

Di sisi lain, Departemen untuk Budaya, Media, dan Olahraga Inggris (DCMS) menyatakan tetap berpegang teguh pada prinsip kebebasan berekspresi dan persaingan yang adil. DCMS menyebutkan bahwa setiap langkah yang diambil akan memastikan aspek kebebasan berekspresi tetap terlindungi. Para kreator konten digital di platform seperti YouTube juga menyuarakan kekhawatiran serupa, khawatir kebijakan ini mirip dengan kontrol negara dan dapat merugikan kreator independen demi menyelamatkan bisnis lembaga penyiaran publik.