Andai Pemerintah Adil, PPPK & PPPK Paruh Waktu Tidak Mungkin Demo 7 September

Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) menyatakan kesiapan menggelar aksi damai, tertib, dan konstitusional pada 7 September 2026 untuk menyuarakan aspirasi PPPK paruh waktu. Aksi ini bertujuan mendorong kepastian status dan masa depan pengabdian para PPPK paruh waktu, termasuk kesempatan untuk beralih menjadi penuh waktu dan menjadi PNS secara adil serta bertahap. Ketua Umum PPWI Herru Gama Yudha menekankan bahwa keberagaman profesi dan latar belakang bukan alasan untuk berpisah. Melalui persatuan dan dialog konstruktif, seluruh aspirasi dapat disampaikan secara terarah dan bermartabat. PPWI juga berkomitmen menjaga suasana perjuangan tetap kondusif dan mengedepankan solusi melalui wadah Aliansi Merah Putih. Herru menegaskan bahwa aksi pada 7 September 2026 tidak akan dilaksanakan bila pemerintah menyampaikan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif pada 18 Agustus 2026. Ia menyoroti bahwa kebijakan pemerintah yang dianggap lebih menguntungkan guru telah memicu rasa kecemburuan di kalangan PPPK dan PPPK paruh waktu. Dengan demikian, aksi digadget sebagai langkah terakhir untuk mendesak pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh jenis PPPK. Aksi 7 September 2026 diharapkan menjadi momentum nasional bagi seluruh PPPK paruh waktu di Indonesia untuk bersatu dan menyuarakan aspirasi demi masa depan yang pasti. PPWI mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah, untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif guna mencapai solusi yang inklusif dan berkeadilan sosial.