Anggota DPR Papua Tengah Pertanyakan Transparansi Penertiban Kawasan Hutan di Nabire

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Tengah Peter Worabay meminta transparansi dan konsistensi dalam penertiban aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Nabire. Ia mendukung langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), namun mempertanyakan dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam kegiatan pertambangan. Peter menyoroti adanya tiga unit eksavator yang diduga dikelola oleh seorang oknum aparat di kawasan KM 40 Nabire, dan menuduh penertiban hanya dilakukan terhadap warga lokal sementara aparat yang bersangkutan tidak ditindak. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlaku setara bagi seluruh pihak tanpa memandang latar belakang, serta meminta transparansi dalam proses penertiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.