Anggota DPRD Apresiasi Rencana TransJ Kelola Transportasi Kepulauan Seribu

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengapresiasi rencana Gubernur mengalihkan pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan ke TransJakarta. Ia mendukung agar pelayanan terpusat melalui BUMD, tetapi meminta kajian khusus. Hal yang perlu dikaji antara lain aturan public service obligation (PSO) atau subsidi untuk layanan kapal, perubahan perda terkait TransJakarta, dan kejelasan pengelolaan dermaga, apakah tetap di Dishub atau diserahkan ke TransJakarta. Nova juga menyoroti keterbatasan jumlah armada kapal yang tidak sebanding dengan jumlah penumpang, dan berencana memanggil Dishub serta TransJakarta untuk rapat kesiapan.

Anggota Komisi B lainnya, Taufik Zoelkifli, juga mendukung rencana tersebut demi kesetaraan pelayanan transportasi bagi warga Kepulauan Seribu. Menurutnya, pelayanan transportasi di daratan Jakarta dan di Kepulauan Seribu masih timpang. Namun ia memberikan sejumlah catatan kritis. Pertama, tarif kapal Rp40 ribu-Rp70 ribu dinilai terlalu mahal bagi warga yang bolak-balik bekerja ke daratan, sehingga perlu tetap ada subsidi atau PSO. Kedua, kualitas kapal yang dikelola Dishub saat ini kurang baik dan rawan tidak beroperasi saat cuaca mendung, padahal di laut ada risiko keselamatan. Ketiga, perlu kepastian jadwal dan kapasitas kapal. Keempat, layanan kapal harus terintegrasi dengan moda transportasi darat, seperti bus TransJakarta, LRT/MRT, mikrotrans, dan Jaklingko, termasuk dalam hal tiket.