Bahas Strategi Percepatan MBG di Daerah 3T, BNPP RI Soroti Kesiapan SPPG

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Badan Strategi Kebijaman Dalam Negeri (BSKDN) mengadakan pertemuan pada 23 September 2026 untuk membahas strategi percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Diskusi mengedepankan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta kondisi infrastruktur dan tantangan geografis di wilayah perbatasan. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Bakri Siddiq menyampaikan bahwa dari 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, hanya sekitar 50 persen yang telah mendapatkan intervensi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini menunjukkan pentingnya pemetaan terhadap PLBN yang sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan MBG. Ketersediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih, menjadi faktor kunci dalam menentukan kesiapan operasional SPPG dan cakupan pelayanan kepada penerima manfaat program ini.