Bahtra Banong Raih 'Legislator Aspiratif Bidang Keadilan Sosial-Agraria' detiktimur Awards 2026

Komisi II DPR RI yang dipimpin Bahtra menerima berbagai pengaduan terkait persoalan agraria dan konflik lahan dari masyarakat Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan. Dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada Selasa (19/5), Bahtra menyoroti kasus penetapan lahan menjadi Bank Tanah di lima desa Sulawesi Tengah tanpa memperhatikan hak masyarakat adat dan tanah ulayat. Komisi II juga mendengarkan langkah-langkah Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan persoalan tersebut.", "tags": ["konflik lahan", "bank tanah", "atrbpn", "sulawesi tengah", "sumatera selatan"]} {"summary": "Di sisi lain, Bahtra mengusulkan agar gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah. Dalam pertemuan dengan DPR dan pemerintah, disepakati bahwa tidak ada pemotongan gaji ASN dan pemecatan PPPK. Kemendagri akan melakukan pendampingan efisiensi program OPD di daerah, dengan contoh berhasil dari Pemerintah Kabupaten Lahat yang menghemat lebih Rp 420 miliar. Sekitar 39 daerah yang kesulitan dikelola akan mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk pembayaran gaji ASN dan PPPK.", "tags": ["pppk", "asn", "efisiensi", "kemendagri", "lahat"]