Bamsoet Sebut Pembangunan Ketahanan Nasional Perlu Ekonomi yang Kuat

Anggota DPR RI dan Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan bahwa pembangunan ketahanan nasional harus didukung oleh ekonomi yang kuat. Dalam rapat Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KADIN Indonesia, ia menjelaskan bahwa ketahanan nasional tidak cukup diukur dari pasukan dan persenjataan semata, tetapi juga meliputi kemampuan negara menjaga ekonomi, energi, pangan, teknologi, rantai pasok, data, dan industri strategis. Ekonomi yang kuat membutuhkan keamanan dan kepastian berusaha, sementara negara yang berdaulat membutuhkan industri pertahanan yang mandiri. Ketiganya menjadi fondasi bagi Indonesia yang kuat, mandiri, dan disegani. Berdasarkan data terbaru, perekonomian Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen secara tahunan, sementikan pada kuartal II 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29 persen dengan nilai PDB sebesar Rp 6.552,1 triliun. Realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Bamsoet menegaskan bahwa investasi yang dibutuhkan harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, membangun industri nasional, dan mengurangi ketergantungan strategis. Pemerintah menargetkan investasi 2027 sebesar Rp 2.322 triliun, dengan fokus pada kepastian perizinan, percepatan konstruksi, dan integrasi sistem OSS. Di bidang pertahanan, Bamsoet menyerukan perubahan paradigma dari sekadar pembelian alutsista menuju pembangunan kemampuan pertahanan nasional secara utuh. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur dari jumlah peralatan militer, tetapi juga dari kemampuan menguasai teknologi, memproduksi komponen, kompetensi insinyer, ketersediaan suku cadar, dan kemampuan pemeliharaan (MRO). Kemandirian harus terlihat dari kemampuan memahami desain, mengembangkan software, melakukan upgrade, dan menghasilkan generasi teknologi berikutnya.