BI Tekankan Akselerasi Ekonomi & Keuangan Digital demi Mendorong Pertumbuhan Daerah

Bank Indonesia (BI) menyatakan pentingnya akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) untuk meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah. Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menjelaskan bahwa digitalisasi mampu menghadirkan efisiensi dan inklusivitas melalui penguatan talenta, inovasi, ekosistem, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Penyesuaian strategi digitalisasi di tingkat daerah wajib memperhatikan karakteristik wilayah dan tingkat kesiapan agar mampu mendongkrak daya saing ekonomi secara berkelanjutan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengikis kesenjangan kompetensi dan tingkat literasi digital masyarakat. Laju perkembangan inovasi sistem pembayaran di daerah tercatat menunjukkan tren yang sangat kuat. Dari capaian Semester I 2026, 518 atau 94,9 persen pemerintah daerah (pemda) telah masuk ke dalam kategori digital. Proses transaksi pemerintah daerah berjalan jauh lebih transparan, efisien, dan terintegrasi secara digital. Perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah kini telah merambah 60 kementerian/lembaga serta 304 pemda guna memperkuat tata kelola belanja. Penerapan QRIS, baik lewat metode pindai maupun QRIS TAP pada sektor pelayanan publik, turut memperluas adopsi transaksi nontunai guna mendukung aktivitas ekonomi warga. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran yang inklusif demi menggenjot formalisasi ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.