BNPP Bahas Usulan Pemekaran Sungai Ulu & Bunguran Barat Daya

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum audiensi bersama Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk membahas usulan pemekaran Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya. Audiensi digelar di Ruang Rapat Sekretariat BNPP RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026), dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP RI, Budi Setyono, dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Natuna, Wan Aris Munandar. Usulan pemekaran didorong oleh keterbatasan aksesibilitas dan pelayanan publik, terutama bagi warga di wilayah terpencil yang kesulitan mencapai pusat kecamatan induk. Untuk Kecamatan Sungai Ulu, meskipun sudah tersedia fasilitas pemerintahan dan instansi vertikal seperti Kementerian Agama dan satuan TNI/Kodim, akses menuju pusat kecamatan induk masih terhambat. Sajarna, pemekaran diharapkan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempermudah akses pelayanan publik bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, Budi Setyono menekankan bahwa pemekaran perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan, termasuk potensi ekonomi, pertahanan, dan strategi penataan wilayah, terutama mengingat kedekatan dengan kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Perbatasan. BNPP RI belum menerima penugasan formal dari Kementerian Dalam Negeri terkait rekomendasi pemekaran, sehingga forum ini dianggap sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan pertimbangan yang relevan. Forum ini juga dihadiri oleh sejumlah Asisten Deputi BNPP RI serta perwakilan TNI dalam audiensi tersebut.