BNPP RI Perkuat Koordinasi Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara

BNPP RI menggelar Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 di Bandung untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin menegaskan kawasan perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan Indonesia. Pengelolaan dilakukan melalui pendekatan integrated border management dengan memperkuat Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Kawasan Perbatasan Prioritas (KPP), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) mengalami peningkatan dari 0,552 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026, dengan target 0,72 pada 2029. Selain itu, pembangunan infrastruktur di 299 kecamatan perbatasan dilaksanakan melalui kolaborasi 15 kementerian/lembaga dan satu kementerian koordinator untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Forum ini dihadiri Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman, para Kepala Biro, Asisten Deputi, dan perwakilan kementerian/lembaga anggota BNPP RI.