BNPP Tegaskan Hasil IPKP 2026 Jadi Dasar Percepatan Pembangunan Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Forum Penyampaian Hasil Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Tahun 2026 untuk 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), terdiri dari 11 wilayah laut dan 11 wilayah darat. Nilai IPKP 2026 tercatat 0,58 dengan predikat Cukup, mendekati target nasional 0,60. BNPP mendorong seluruh kementerian/lembaga mitra memanfaatkan hasil pengukuran ini sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program prioritas pembangunan perbatasan yang terintegrasi.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Yedi Rahmat menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan laut terus berkembang, sehingga perlu dipercepat melalui program lintas sektor seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. BNPP juga mengusulkan agar capaian IPKP 2026 menjadi bagian substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang.

Temuan lapangan menunjukkan adanya abrasi yang menggerus tanggul pelindung pemukiman di Kabupaten Pulau Morotai. BNPP berkomitmen menindaklanjuti temuan tersebut melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden. Forum dihadiri pejabat BNPP serta perwakilan kementerian/lembaga mitra secara daring maupun luring.