DBH Jakarta Dipangkas, HNW: Pramono Punya 'Jalur Tol' ke DPR

Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dipangkas sebesar Rp14,997 triliun oleh pemerputih pusat, yang berdampak signifikan pada penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menjelaskan pemotongan tersebut memaksa Pemprov DKI menentukan ulang program prioritas, termasuk terhambatnya pengadaan alat kesehatan dan penambahan sekolah gratis. Saat ini masih ada sekitar 61 ribu siswa di Jakarta yang belum tertampung program sekolah gratis, dan dari usulan 258 sekolah gratis baru untuk 2026, hanya 103 yang disetujui karena keterbatasan anggaran.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki jalur komunikasi politik yang strategis untuk memperjuangkan pengembalian sebagian DBH tersebut. Hidayat menyebut Pramono memiliki "jalur tol" ke pimpinan DPR RI, khususnya Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Badan Anggaran Said Abdullah, yang merupakan kader PDIP sama seperti Pramono. Hidayat menekankan komunikasi antarlembaga menjadi kunci dalam memperjuangkan aspirasi Jakarta terkait pemotongan DBH yang mencapai hampir Rp15 triliun.