Dorong RUU Penanggulangan Bencana Karhutla, DPR Ingin Perkuat BNPB

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memperkuat dorongan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana guna memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa provinsi. Marwan menyatakan bahwa BNPB tidak boleh dijadikan panitia semata, melainkan harus memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mitigasi bencana. Dalam revisi RUU tersebut, DPR ingin memperkuat struktur dan fungsi BNPB agar lebih efektif dalam penanggulangan bencana.