DPR Dorong Pemulihan Pascabencana Dikawal hingga Warga Mandiri

DPR Dorong Pemulihan Pascabencana Dikawal hingga Warga Mandiri

Setelah bencana, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan koordinasi serius dengan data terintegrasi. Pengalaman gempa Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2026 menunjukkan data akurat penting untuk menghitung rumah rusak, pengungsi, fasilitas publik, dan bantuan yang dibutuhkan. Koordinasi antarlembaga harus konsisten agar bantuan tidak tumpang tindih atau tidak menjangkau yang paling membutuhkan.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menekankan pengelolaan data yang terus diperbarui untuk memastikan kebutuhan dasar warga pengungsian termasuk hunian sementara, air bersih, dan kesehatan. Komisi IX menyoroti pentingnya fase pemulihan agar tidak lama bergantung pada pengungsian. Kolaborasi antara fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah harus tanpa hambatan administratif.

Komisi X mengingatkan sekolah di wilayah rawan bencana perlu kesiapan SDM, kurikulum adaptif, dan literasi kebencanaan. Lebih dari 70.000 satuan pendidikan berada di kawasan kerawanan. DPR harus memantau hingga tahap pemulihan dengan data tunggal, tanggung jawab jelas, dan pengawasan berkelanjutan.