DPR Soroti KDMP di Papua, Minta Disesuaikan dengan Kondisi Warga

Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Ia menilai kebijakan nasional tidak dapat diterapkan dengan pendekatan seragam di seluruh Indonesia, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda seperti Papua.

Dalam Kunjungan Kerja Reses di Mimika, Papua Tengah, ditemukan berbagai kendala implementasi KDMP, termasuk layanan yang kurang relevan. Contohnya, distribusi LPG 3 kilogram sulit diterapkan di kampung pedalaman karena keterbatasan akses dan minimnya kebutuhan masyarakat. Marinus menegaskan pembangunan koperasi tidak boleh hanya berorientasi pada fasilitas fisik tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan yang tersedia.

Marinus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas KDMP di Papua sebelum perluasan implementasi, agar anggaran negara digunakan efisien dan memberikan dampak nyata. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.