DPRD Pertanyakan Rencana Pinjaman Pemprov Jawa Barat Sebesar Rp3,4 Triliun

DPRD Jawa Barat menyoroti rencana pinjaman Pemprov sebesar Rp3,4 triliun dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran belanja daerah 2026. Mayoritas fraksi mempertanyakan kesenjangan antara penurunan pendapatan daerah dan belanja yang tetap tinggi. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyampaikan bahwa kondisi ini menciptakan gap antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja, sehingga pembiayaan melalui pinjaman diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.

DPRD menuntut transparansi terkait penggunaan pinjaman Rp3,4 triliun ini, termasuk sebaran alokasi di setiap OPD, program prioritas yang akan dibiayai, serta rincian penggunaannya dalam PAPBD 2026. Seluruh pertanyaan dan catatan fraksi telah diserahkan kepada eksekutif untuk dijawab dalam rapat paripurna. Iswara menekankan pentingnya prinsip khati-hatian fiskal dalam proses ini.

Melalui tahapan jawaban gubernur, DPRD Jawa Barat akan memperoleh penjelasan rinci mengenai alasan penurunan pendapatan, kebijakan mempertahankan belanja, rencana pinjaman, rincian penggunaan, dan perubahan struktur belanja dalam APBD Perubahan 2026.