DPRD Soroti Honor Petugas Satgas Karhutla Palangka Raya Tertunggak

DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyoroti keterlambatan pembayaran honor petugas dan relawan satgas karhutla yang belum dibayarkan selama hampir dua bulan. Anggota Komisi III DPRD, Arief M Norkim, menyampaikan hal ini setelah bertemu dengan sejumlah petugas di lapangan pada 26 September 2026. Para petugas mengaku belum menerima honor sebesar Rp 100 ribu per orang per hari selama periode tersebut. Arief meminta pemerintah daerah segera memberikan kejelasan terkait ketersediaan anggaran dalam APBD murni 2026 atau harus menunggu pengesahan APBD Perubahan. Keterlambatan ini dikhawatirkan mempengaruhi semangat petugas yang masih bertugas di lapangan. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengonfirmasi bahwa APBD Kota sudah tidak mampu lagi menanggung biaya penanganan karhutla yang berkepanjangan sejak Juni 2026. Ia menyatakan bahwa keuangan pemerintah kota terancam defisit sejak awal Oktober 2026 akibat biaya operasional penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus meningkat. Untuk mengatasi hal ini, Pemko Palangka Raya telah menyiapkan penguatan anggaran melalui APBD Perubahan, namun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat diperlukan untuk memastikan dukungan anggaran yang berkelanjutan.