DPRD Surabaya Dorong Kelonggaran Sewa Aset Pemkot untuk Tarik Investor

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengusulkan kelonggaran pembayaran sewa aset Pemkot Surabaya selama masa pembangunan sebagai insentif bagi investor. Dengan skema ini, investor tidak langsung membayar sewa pada tahap awal, sehingga mengurangi beban modal awal dan membuat aset daerah lebih menarik. Fathoni menilai aset Pemkot bernilai lebih dari Rp 6 triliun, namun banyak yang tidak dimanfaatkan karena regulasi ketat. Ia berharap BPKAD Surabaya bekerja sama dengan Kemendagri untuk merumuskan formula pemanfaatan aset yang sesuai aturan tetapi lebih menarik bagi investor. Jika deregulasi tidak memungkinkan, disarankan meminta kawalan APH sejak awal proses. Optimalisasi aset diharapkan meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka TPT serta potensi gangguan kamtibmas.