DPRD Tapanuli Utara Desak Pemkab Buka Rincian TKD dalam Pembahasan P-APBD

Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara mendesak Pemerintah Daerah membuka rincian penggunaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, terutama terkait alokasi untuk penanganan dampak bencana. Mereka menilai transparansi diperlukan agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan dengan baik. Beberapa anggota juga menyoroti alokasi Rp2,9 miliar untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik dan biaya umum yang besar pada sejumlah dinas, sambil menekankan pentingnya pertimbangan kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana. DPRD menegaskan tidak akan menyetujui TKD yang tidak dijelaskan secara terbuka sebelumnya.