DPRD Tapteng Batal Makzulkan Bupati Masinton Usai Dimediasi Mendagri

Konflik antara DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Masinton Pasaribu tentang pemakzulan berakhir setelah dimediasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. DPRD memutuskan tidak melanjutkan wacana pemakzulan karena kesepakatan yang diselesaikan secara politis. Konflik awal dipicu pemotongan 35% hak anggaran DPRD oleh Bupati demi efisiensi di tengah bencana banjir, termasuk tunjangan komunikasi, rumah, dan kendaraan. DPRD menekankan hak-halainya tidak bisa dipotong karena diperlukan untuk pembuatan Perda. Sekarang semua hak DPRD dikembalikan dan anggaran untuk program pro rakyat seperti pertanian Rp10 miliar, nelayan Rp10 miliar, serta beasiswa korban bencana akan dana. Penyerapan APBD 2026 hingga Agustus hanya 30%, menjadi dasar protes lima partai (NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, PKB) yang meminta pemakzulan. Hingga saat ini, 18.000 rumah warga bencana belum ditangani dan hanya satu titik pengerjaan yang berjalan.