Ekonom Ungkap APBN Butuh Mesin Penerimaan Baru untuk Menjaga Subsidi BBM

Ekonom Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta menyoroti realisasi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN KiTa Semester I Tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp 233 triliun, meningkat 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah, naiknya harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM dan listrik agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Achmad menilai kebijakan menahan harga energi rasional dalam jangka pendek karena kenaikan harga BBM berdampak pada biaya transportasi, distribusi pangan, dan inflasi yang paling dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah. Subsidi energi masih berfungsi sebagai bantalan sosial di tengah pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya kuat.

Namun, ia menegaskan persoalan utamanya bukan pada besarnya subsidi, melainkan pada ruang fiskal APBN yang makin sempit. Oleh karena itu, APBN membutuhkan sumber penerimaan baru untuk menjaga keberlanjutan subsidi energi tersebut.