Fraksi PDIP Terima Audiensi WALHI, Bahas Tata Ruang, Konflik Lahan-Penggusuran

Fraksi PDIP DPR menerima audiensi WALHI dan sejumlah komunitas masyarakat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (21/9). Aspirasi yang disampaikan mencakup persoalan ekologis, tata ruang, perizinan, konflik lahan, hingga penggusuran. Sekretaris Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit menyatakan bahwa isu-isu tersebut akan ditindaklanjuti melalui komisi terkait di DPR. Dolfie juga menyoroti kendala verifikasi data yang berlangsung lama, yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meskipun Kementerian Keuangan menyatakan anggaran sudah tersedia. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula kondisi pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Dolfie mengungkapkan kebingungan mengapa proyek rehab-rekon belum berjalan optimal meski dana sudah disiapkan. Fraksi PDIP akan mendorong pemerintah agar mempercepat proses ini dan tidak membiarkan masyarakat tinggal di hunian sementara terus-menerus. WALHI juga membawa perwakilan komunitas pesisah, nelayan, petani, dan masyarakat kota yang mengalami penggusuran. Salah satu perwakilan, Kholid Mikdar dari Front Kebangkitan Petani Nelayan Banten Utara, mengkritik proyek PIK 2 yang diberi label Proyek Strategis Nasional (PSN), menyebabkan pencabutan lahan dan penggusuran tanpa kompensasi adil. Ia menyambut positif pencabutan PSN dan pagar laut oleh pemerintah, namun menekankan pentingnya peran DPR dalam mengawasi kebijakan pembangunan agar tidak merusak ekosistem dan hak masyarakat.