Golkar Respons Usulan PKS: Kebijakan di Kabinet Hak Prerogatif Presiden
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera soal rekrutmen profesional non-partai ke Kabinet Merah Putih. Doli setuju kabinet harus diisi orang berintegritas, cakap, dan profesional melalui merit system, namun menegaskan profesionalitas tidak perlu dibatasi latar belakang partai atau non-partai. Ia menegaskan komposisi kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sikap serupa disampaikan Sekjen Golkar Sarmuji yang menyatakan reshuffle dan sumber rekrutmen sepenuhnya kewenangan presiden sesuai kebutuhan target pemerintahan.
Mardani Ali Sera mendukung rekrutmen figur baru dengan kapasitas mumpuni dan menekankan perlunya reformasi birokrasi "miskin struktur, kaya fungsi". Ia mengacu pada sejumlah survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Anggota Komisi II DPR ini menyarankan prioritas pada integritas dan kapasitas, tidak harus dari kalangan partai, karena banyak anak bangsa berkualitas di luar struktur partai politik.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
SINDOnews · 10 Agustus 2026 pukul 17.01
Respons Usulan PKS Rekrut Orang Luar Partai di Kabinet, Mensesneg: Usulan Kita Terima, Kita Pikirkan
Liputan6.com · 10 Agustus 2026 pukul 16.07
Mensesneg: Sampai Hari Ini Belum Ada Rencana Reshuffle
SINDOnews · 10 Agustus 2026 pukul 15.33
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet: Kalau Ada Prioritas Isi Jabatan Kosong
CNN Indonesia · 10 Agustus 2026 pukul 14.27
Prabowo Belum Berencana Tunjuk Wamentan dan Wamen Imipas Baru
Berita terkait
Mensesneg Respons Usulan PKS Rekrut Orang Luar Partai di Kabinet
Detik.com · 10 Agustus 2026 pukul 13.39
Prabowo Buka Kewarganegaraan Ganda Terbatas, PKS Minta Seleksi Ketat
Liputan6.com · 17 Agustus 2026 pukul 21.04
Gebrakan Prabowo Soal Anggaran dan BUMN Dipuji PKS
Liputan6.com · 17 Agustus 2026 pukul 18.08
Banyak Menteri Sakit dan Pingsan, Prabowo: Bukti Kesungguhan Pemerintahan yang Saya Pimpin
SINDOnews · 14 Agustus 2026 pukul 11.11