Kata Petinggi Parpol soal Isu Reshuffle, Kabarnya Usai 17 Agustus

Isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus 2026 mencuat ke publik. Beberapa petinggi partai politik merespons isu tersebut. Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan tidak perlu ditanggapi terlalu jauh oleh partai koalisi. Ia juga menyerahkan diskusi soal reshuffle ke masyarakat, akademisi, dan pengamat. Waketum Demokrat Dede Yusuf sependapat dan menilai para menteri di Komisi II DPR sudah bekerja dengan baik, meski ia tidak menilai kinerja seluruh menteri.

PDIP juga merespons isu ini. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan belum mengetahui rencana reshuffle dan mengarahkan pertanyaan ke Istana. Ia enggan mengomentari apakah reshuffle menjadi solusi untuk meningkatkan kepuasan publik yang menurun, menyampaikan bahwa pemerintah mungkin memiliki versi survei sendiri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka kemungkinan adanya pelantikan pejabat baru untuk mengisi dua kursi wakil menteri yang kosong. Kursi pertama kosong setelah Sudaryono menjadi Kepala BGN, dan kursi kedua setelah Prabowo mencopot Silmy Karim terkait kasus KPK. Namun, Prasetyo menegaskan belum ada rencana reshuffle besar dan Presiden belum berdiskusi terkait pergantian pejabat kabinet.