Keberatan dengan Pernyataan Kepala BGN, Aktivis Jogja Berkisim ke DPD DIY

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Selamatkan Indonesia (KPH AKSI) mengirimkan surat kepada empat anggota MPR RI dan senator DPD DIY untuk menyuarakan keberatan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat dikirim pada Selasa, 15 September 2025, ke Sekretariat DPD RI DIY di Yogyakarta. Koalisi ini menilai program MBG justru menjadi ladang bisnis, menyebabkan banyak siswa mengalami keracunan makanan, dan berpotensi menimbulkan korupsi. Mereka menuntut agar program ini segera dihentikan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, sebelumnya pernah menyatakan bahwa tidak ada permasalahan dengan program MBG. Hal ini menusparkotivasi KPH AKSI untuk bertindak. Koordinator KPH AKSI, Tri Wahyu, menyampaikan bahwa pernyataan Sudaryono mencederai martabat rakyat. Menurutnya, ada lebih dari 53.000 anak yang menjadi korban akibat program ini, namun hingga kini tidak ada satu pun tersangka yang dibawa ke pengadilan. KPH AKSI menekankan bahwa program MBG harus ditinjau kembali atau dihentikan demi kepentingan anak bangsa dan kejelasan akuntabilitas penggunaan dana negara. Mereka juga mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan keselamatan makanan dalam program ini.