Kemendagri Dorong Pengelolaan Krisis Komunikasi Pemerintah secara Cepat dan Berbasis Data

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi workshop pengelolaan krisis komunikasi pemerintah di Jakarta, 15-18 September 2026. Staf Ahli Menteri Anwar Harun Damanik menekankan pentingnya pendekatan sistematis melalui deteksi, verifikasi, koordinasi, amplifikasi, dan evaluasi. Krisis komunikasi sering kali berawal dari kesalahan penyampaian atau ketidakakuratan data yang menjadi isu publik. Pengelolaan krisis harus cepat, akurat, berbasis data, konsisten, dan kontekstual. Aparatur komunikasi publik harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan tidak lagi mengandalkan metode konvensional. Setiap informasi publik harus didasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah munculnya persoalan baru. Pengelolaan krisis membutuhkan koordinasi antar-komponen pemerintahan, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Kepercayaan publik terbentuk melalui konsistensi antara kebijakan, tindakan, dan komunikasi pemerintah.