Kemenkum Minta Tambahan Rp 837 M untuk 11 Program: Bantuan Hukum-Teknologi

Kementerian Hukum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 837,185 miliar untuk tahun anggaran 2027 karena pagu anggaran tidak mengalami kenaikan dibandingkan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/9). Dengan tambahan ini, total pagu anggaran Kementerian Hukum pada 2027 menjadi Rp 4,238 triliun.

Dana tambahan akan digunakan untuk 11 kegiatan strategis. Anggaran terbesar sebesar Rp 288,9 miliar dialokasikan untuk pembinaan literasi dan pembudayaan hukum, bantuan hukum bagi kelompok miskin, dan perluasan akses terhadap keadilan. Selanjutnya, Rp 181,9 miliar untuk reformasi birokrasi dan layanan publik, Rp 150,1 miliar untuk teknologi informasi layanan publik, dan Rp 73,2 miliar untuk rehabilitasi gedung kantor dan pengadaan trafo listrik.

Sisa anggaran meliputi Rp 66,6 miliar untuk peningkatan kualitas regulasi, Rp 38,5 miliar untuk revitalisasi sarana kerja, Rp 11,3 miliar untuk pelatihan ASN, Rp 11 miliar untuk pembangunan hukum nasional, Rp 7 miliar untuk audit kinerja, Rp 5,3 miliar untuk peningkatan kualitas kebijakan, dan Rp 2,8 miliar untuk sekolah kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia. Eddy berharap Komisi XIII DPR dapat mendukung usulan ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum.