Kemensos, BPS dan Celios Duduk Bersama Bahas Polemik Desil

Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dan peneliti mengadakan diskusi terbuka terkait polemik penentuan desil dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, pada Jumat (11/9/2026). Diskusi ini bertujuan mengulas cara penentuan desil, keterbatasannya, hingga ruang perbaikan agar sasaran bansos lebih tepat. Menurut Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniahan, desil diperlukan karena program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako bersifat terarah. Jika jumlah masyarakat yang membutuhkan melebihi kapasitas program, pemerintah harus menentukan prioritas dengan cara meranking dari yang paling tidak mampu. Salah satu masalah utama sebelumnya adalah basis data yang belum mencakup seluruh penduduk. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya mencakup sekitar 43 persen populasi, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan bansos belum tercatat. Akibatnya, terjadi exclusion error di mana warga yang layak tidak mendapatkan bantuan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejak digunakan pada Triwulan II 2025, sebanyak 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada desil 1-4 yang sebelumnya tidak menerima bansos kini mendapatkan bantuan. Pemerintah melakukan perbaikan sasaran secara bertahap untuk menghindari guncangan besar. Pada awal 2025, penerima PKH dan Program Sembako tersebar hingga desil atas, namun pada Triwulan III 2026, kedua program sudah diarahkan pada desil 1-4. Direktur BPS Setia Pramana menjelaskan bahwa desil adalah pemeringkatan relatif, bukan kategori tetap. Pemeringkatan dilakukan dengan memperkirakan pengeluaran per kapita menggunakan Proxy Means Test (PMT) yang terus disempurnakan. Founder Celios Media Askar Wahyudi menekankan pentingnya mengurangi exclusion error agar masyarakat yang benar-benya membutuhkan tidak kehilangan akses bantuan. Pemerintah juga membuka ruang koreksi data dan menyiapkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk membantu warga yang belum terdaftar.