Kemensos dan 66 Pemda Percepat Penyediaan Lahan Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial bersama 66 pemerintah daerah dari tujuh provinsi menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, pada 12-13 Agustus 2026. Rapat ini bertujuan mempercepat pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat adalah persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga miskin, dengan anggaran dari APBN dan pembangunan dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial secara kolaboratif dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait seperti PU, Agraria, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. Menurut Gus Ipul, penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama karena harus memenuhi berbagai syarat seperti pertanahan, tata ruang, dan lingkungan. Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen sudah berjalan di 104 titik, dengan progres hingga 98-99 persen di sejumlah daerah. Selain itu, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang sedang beroperasi dan diharapkan dapat beralih ke fasilitas permanen agar pendidikan anak-anak miskin tidak terputus. Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk menyelesaikan kendala di lapangan, terutama terkait pemenuhan lahan dan persyaratan teknis. Kementerian Sosial mendorong kerja sama erat dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait agar proses pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana. Gus Ipul menekankan bahwa pendirian Sekolah Rakyat bukan hanya tentang pembangunan gedung, tetapi juga bagian dari upaya negara untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu.", "tags": ["sekolah rakyat", "kementerian sosial", "pembangunan lahan", "pendidikan anak miskin", "kolaborasi pemda"]}</arg_value></tool_call>