Ketua MPR: Bumi, Air dan Kekayaan Alam Dikuasai Negara untuk Rakyat

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia mutlak dikuasai negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Muzani menegaskan hal ini dalam sambutannya saat membuka Sidang Tahunan MPR-RI bersama DPR-RI dan DPD-RI di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Lebih lanjut, Muzani menjelaskan bahwa amanat konstitusi tersebut diwujudkan melalui Ketetapan MPR Nomor 9/MPR/2001 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pelestarian ekologi. Dalam konteks kebijakan ekonomi, Muzani menyoroti upaya pemerintah dalam tata kelola ekspor terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ekspor satu pintu ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh dan daya tawar Indonesia dalam perdagangan global.

Di sisi lain, Muzani juga membahas konsep kedaulatan sebagai kemampuan bangsa Indonesia untuk menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayah, melindungi rakyat, dan mengelola kekayaan alam. Ia menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia harus bebas aktif, artinya bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional tanpa berpihak pada blok manapun. Hal ini sejalan dengan kewajiban Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.