Ketua MPR serukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan dunia
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan wilayah lain di dunia. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026, Muzani menekankan bahwa serangan terhadap negara berdaulat tidak dapat dibenarkan karena kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik harus dihormati. Ia meminta semua negara mengutamakan diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan dan mencari jalan perdamaian melalui perundingan. Menurutnya, perdamaian mensyaratkan keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Muzani juga menegaskan bahwa kedaulatan bangsa mencakup kemampuan menentukan nasib sendiri, menjaga wilayah, melindungi rakyat, dan mengelola sumber daya berdasarkan kepentingan nasional. Konstitusi Indonesia menegaskan kewajiban untuk mendukung ketertiban dunia berbasis kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, politik luar negeri bebas-aktif Indonesia harus tetap netral dan tidak memihak pada blok manapun. Muzani menyatakan Indonesia konsisten menolak perang sebagai solusi sengketa antarnegara, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa "seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak."
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Detik.com · 14 Agustus 2026 pukul 09.55
Di Sidang Tahunan, Muzani Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Ali Khamenei
CNBC Indonesia · 14 Agustus 2026 pukul 09.33
MPR Serukan Penghentian Perang di Timur Tengah dan Belahan Dunia Lainnya
Detik.com · 14 Agustus 2026 pukul 02.12
Sempat Serang Irak, Menhan Arab Saudi Kini Sebut 'Tetangga Tercinta'
Berita terkait
Upaya Pemulihan Keamanan Timur Tengah, Kepala Militer Pakistan Kunjungi Teheran
Detik.com · 25 Agustus 2026 pukul 00.26
Netanyahu Diam-diam Kunjungi Uni Emirat Arab, Ada Apa?
Detik.com · 28 September 2026 pukul 10.33
Resmi! RI Calonkan Diri Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029-2030
CNBC Indonesia · 28 September 2026 pukul 09.50
RI umumkan pencalonan anggota tidak tetap DK di Majelis Umum PBB
ANTARA News · 27 September 2026 pukul 09.24