Kodam Baru dan Risiko Inflasi Jenderal

Pembentukan enam Kodam baru pada HUT ke-81 TNI (5 Oktober 2026) merupakan reorganisasi pertahanan dengan konsekuensi politik, militer, dan anggaran. Secara doktrinal, memperpendek rentang kendali komando dapat mempercepat pengambilan keputusan dan respons terhadap ancaman di wilayah kepulauan Indonesia. Namun, pertanyaan kritis: penambahan Kodam berarti penambahan kekuatan pertahanan atau menciptakan inflasi struktur dan jenderal? Enam Kodam baru menambah enam Pangdam, serta struktur organisasi, staf, fasilitas, personel, anggaran, kendaraan, perumahan, logistik, dan jaringan satuan. Militer modern dinilai dari kemampuan mendeteksi ancaman, pengambilan keputusan cepat, penguasaan informasi, mobilisasi, dan presisi, bukan jumlah jenderal. Tantangan terbesar TNI adalah modernisasi kemampuan tempur melalui peningkatan radar, satelit, drone, sistem komando dan kendali, pertahanan udara, peperangan elektronik, siber, kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, rudal, serta sistem ISR. Jika anggaran terbesar diserap untuk struktur organisasi baru, modernisasi teknologi tertinggal, sehingga reorganisasi dapat menjadi kontraproduktif.