Komisi II Soroti Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong Dihalangi: Harus Klarifikasi

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan bahwa inspeksi Ombudsman ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, merupakan bagian dari tugas pengawasan pelayanan publik sesuai undang-undang. Menurutnya, Ombudsman tidak bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Dede menekankan bahwa pemeriksaan ini seharusya tidak perlu dihalangi, karena merupakan wewenang Ombudsman untuk mengawasi pelayanan di berbagai lembaga pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan hingga pusat.

Namun, adanya dugaan penghalangan terhadap tim Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9) menimbulkan kecurigaan. Dede menyampaikan bahwa ia belum menerima laporan resmi dari Ombudsman mengenai temuan di lapas tersebut. Ia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera memberikan klarifikasi dan melakukan pertemuan antarlembaga untuk menjelaskan situasi yang terjadi.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas dan hunian yang disebut menyerupai vila hingga mobil mewah saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong. Rombongan Ombudsman sempat ditolak masuk oleh pihak lapas dan harus menunggu sekitar 30 menit di area resepsionis sebelum memutuskan keluar. Dari luar, tim Ombudsman melihat bangunan di balik pagar kayu yang kemudian diketahui sebag sebagai rumah dinas Kalapas.