Komisi VIII DPR Soroti Anggaran Mitigasi Karhutla BNPB yang Minim

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti keterbatasan anggaran BNPB dalam mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla seharusnya dilakukan sejak dini sebelum kondisi memburuk atau status bencana ditetapkan. Pemerintah sudah mengetahui potensi kemarau panjang, sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan lebih awal. Marwan menekankan pentingnya deteksi dini dan pencegahan sebelum karhutla menimbulkan dampak pada masyarakat, karena berbeda dengan bencana seperti gempa bumi yang sulit diprediksi. Salah satu permasalahan yang perlu dibenahi adalah pola penganggaran BNPB yang lebih banyak diarahkan untuk penanganan dan pemulihan setelah bencana terjadi, sementara yang dibutuhkan adalah program mitigasi dan pencegahan yang dapat dijalankan sebelum bencana meluas. Program pencegahan seperti pencerahan, pendidikan, dan pelibatan masyarakat dinilai lebih menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat mencegah situasi mengungsi akibat kebakaran.