Komisi XIII DPR Pastikan Proses Hukum Kasus 'Hunian Mewah' LP Cibinong Berjalan Tanpa Tebang Piliih
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Komisi XIII DPR berkomitmen mengawal proses hukum kasus fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, secara transparan dan tanpa tebang pilih. Wakil Ketua Komisi XIII, Dewi Asmara, menyatakan bahwa temuan ini merupakan masalah struktural yang memerlukan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar penonaktifan pejabat, tetapi juga perbaikan sistem pengawasan dan disiplin jajaran pemasyarakatan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi XIII menjadwalkan kunjungan ke Lapas Cibinong pada 30 September untuk mengklarifikasi perbedaan temuan antara Ombudsman RI dan Ditjenpas. Komisi XIII telah mengadakan rapat dengan Dirjen Pemasyarakatan Mashudi dan Kepala Lapas Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, guna mendorong reformasi tata kelola lapas yang bersih dan berkeadilan.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Warta Ekonomi · 28 September 2026 pukul 15.30
Begini Penjelasan Dirjenpas Soal 13 Rumah Dinas Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
kumparan · 28 September 2026 pukul 13.29
Ombudsman Siap Buka Hasil Temuan 'Apartemen' di Lapas Cibinong ke DPR
Detik.com · 28 September 2026 pukul 22.45
Momentum Pembenahan Lapas Secara Menyeluruh
JPNN.com · 28 September 2026 pukul 18.53
Kesimpulan Rapat Kasus Lapas Cibinong, Muncul Desakan Pembongkaran Bangunan
Berita terkait
Komisi XIII DPR Cecar Bekas Kalapas Cibinong soal Hilangnya Sofa-AC: Jangan Bohonglah!
JawaPos · 28 September 2026 pukul 12.17
Anggota Komisi XIII DPR Minta Investigasi Independen Usut Polemik Lapas Cibinong
kumparan · 26 September 2026 pukul 04.40
Heboh Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, DPR Bakal Panggil Menteri Imipas
JPNN.com · 24 September 2026 pukul 16.20
Komisi XIII Segera Panggil Kemenimipas untuk Tindak Lanjuti "Hunian Mewah" Temuan Ombudsman
JawaPos · 24 September 2026 pukul 14.02