Luhut Sebut Digitalisasi Pemerintahan Sudah 80%, Siap Diluncurkan Oktober 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa proses digitalisasi pemerintahan di Indonesia telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan untuk diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Jakarta pada 28 Agustus 2026. Digitalisasi ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah proses administrasi pemerintahan dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI). Luhut menekankan bahwa sistem ini akan menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan dengan pendekatan end-to-end, sehingga layanan pemerintahan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diprediksi oleh dunia usaha dan masyarakat. Salah satu manfaat penggunaan AI adalah kemampuannya untuk menganalisis dokumen panjang dalam waktu singkat. Sebagai contoh, dokumen sebanyak 1.600 halaman di Kementerian Investasi/BKPM dapat diproses oleh AI hanya dalam 30 detik, lengkap dengan memberikan rekomendasi. Luhut meyakini bahwa penerapan teknologi ini akan mendukung proses deregulasi dan mengurangi kebutuhan kontak langsung antarmanusia dalam pelayanan pemerintah.