Mahasiswa Geruduk Gubernur Sumsel Herman Deru, Beri Kartu Merah!

Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) memberikan kartu merah kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai bentuk kritik atas penanganan kabut asap dan kebakaran hutan (karhutla) yang sudah berlangsung sejak lama. Aksi ini dilakukan pada Senin, 5 Oktober 2026, di depan kantor Gubernur di Palembang. Presiden Mahasiswa Unsri, Muhammad Gebri, menyampaikan bahwa kondisi udara di Sumatera sudah berbahaya dan tidak ada tindak lanjut nyata dari pemerintah. Masyarakat sudah merasakan dampak kabut asap selama berbulan-bulan, namun upaya penanganannya dinilai belum efektif. Mahasiswa menuntut agar pemerintah segera bertindak agar Sumsel tidak terus diselimuti kabut asap. Aksi tersebut dilakukan bukan hanya untuk mengkritik, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Sumatera Selatan.

Sebagai respons, Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Sejak 22 April 2026, Sumsel dinyatakan dalam status siaga karhutla. Sekitar 12.000 personel Satgas Karhutla telah dikerahkan, didukung dengan helikopter untuk pemadaman dan penanganan. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dilakukan sejak Mei 2026, tergantung pada kondisi awan dan analisis BMKG. Pemerintah juga menyampaikan bahwa bantuan dari Presiden Prabowo Subianto tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses pengadaan resmi. Untuk pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan edaran agar kegiatan belajar dilakukan dengan aman, baik secara daring maupun tatap muka, disesuaikan dengan kondisi setempat.

Herman juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Pemerintah provinsi telah memberikan instruksi kepada kepala daerah untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Apabila izin berada di tingkat provinsi, langsung dicabut. Jika berada di pusat, Pemprov Sumsel akan memberikan rekomendasi kepada BPN. Herman meminta maaf atas upaya yang dinilai belum maksimal dan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berkoordinasi dan mengevaluasi penanganan karhutla bersama seluruh elemen masyarakat.