Mendagri Tito Tiba-Tiba Minta Kepala Daerah Kawal MBG, Ada Apa?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah tanpa membebani APBD. Dalam rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Tito menjelaskan bahwa MBG tidak hanya untuk pencegahan stunting, tetapi juga dapat mendukung pencapaian indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penanganan pengangguran, pembukaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi. Menurutnya, program ini dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas kepala daerah tanpa menggunakan dana APBD.

Tito juga meminta pemerintah daerah terlibat aktif dalam pelaksanaan MBG, termasuk koordinasi antar perangkat daerah dan penyediaan bahan pangan. Dinas Kesehatan diminta mengawasi higienitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinas Pendidikan membantu pendataan penerima manfaat, sementara Dinas Pertanian dan Perikanan dapat mendukung pasokan bahan baku. Kemendagri juga menerbitkan surat edaran yang memerintahkan kepala daerah untuk mendukung dan mengoordinasikan pelaksanaan program ini.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola MBG, terutama setelah ditemukannya persoalan keamanan pangan. Ia menyatakan komitmen menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dan memastikan kualitas gizi sesuai harapan. Untuk memperkuat kolaborasi, BGN akan menempatkan koordinator di setiap provinsi dan kemungkinan hingga tingkat kabupaten/kota sebagai penghubung dengan pemerintah daerah yang menghadapi tantangan berbeda-beda di setiap wilayah.